Uncategorized

Wacana Pemindahan Ibu Kota Baru Tidak Disetujui Oleh 45 % Masyarakat Indonesia

Fakta-fakta Tiga Lokasi Calon Ibu Kota Baru yang Ditinjau Jokowi

Median atau Media Survei Nasional dalam merilis temuan surveinya terkait berita seputar ibu kota baru negara indonesia yang telah diputuskan Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi. Di dalam putusannya itu bapak Presiden akan memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur atau Kaltim. Median didalam temuannya mengatakan jika sebagian besar masyarakat Indonesia tidak setuju dengan rencana akan adanya ibu kota baru tersebut. 

Rico Marbun selaku Direktur Eksekutif Median di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 3 September 2019, mengatakan jika sebanyak 45,3 % masyarakat Indonesia tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota tersebut. Sebanyak 40,7 % nya mengatakan setuju, sedangkan sebanyak 14,0 % nya mengaku tidak tahu. 

Tidak hanya itu saja, karena menurut survei Median ditemukan juga jika keputusan tersebut tidak disetujui oleh mayoritas pemilih Joko Widodo dan Maruf Amin (Jokowi – Maruf). Rico mengatakan jika sebanyak 44,0 % pemilih Jokowi – Maruf tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota tersebut. Dan yang menyetujuinya hanya sebanyak 42,0 % saja. 

Hal serupa juga ditemukan pada fragmen masyarakat pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Prabowo – Sandi). Disampaikan Rico jika ada sebanyak 46,0 % pendukung Prabowo – Sandi tidak menghendaki pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim. Rico menambahkan jika hanya 39,0 % saja yang menyetujuinya, sedangkan sisanya sebanyak 15,0 % menyatakan tidak tahu. 

Oleh karena itu Rico mengatakan jika pemerintah seharusnya dapat meyakinkan publik terkait wacana pemindahan ibu kota tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah transparansi terkait kajiannya. Dalam arti pemerintah seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyakinkan publik dan membuka seluas luasnya data. Seharusnya pemerintah memberikan penjelasan kepada publik tentang alasan mereka ingin memindahkan ibu kota, misalnya saja dengan pemindahan ibu kota ini diharapkan akan lebih meningkatnya efisiensi ekonomi. 

Tugas pemerintah saat ini tidak hanya harus menyakinkan publik saja, tetapi mereka juga dituntut untuk meyakinkan parpol koalisi ataupun mereka yang telah tergabung dalam parpol oposisi. Rico menuturkan jangan sampai pada saat presiden sudah menentukan tetapi ternyata Jokowi tidak mendapat dukungan dari sebagian besar anggota DPR. 

Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR mengatakan jika pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim ini hanyalah wacana pemerintah semata Ini terbukti dari hingga saat ini belum adanya perencanaan dan anggaran yang akan dikeluarkan untuk mendukung mega proyek tersebut. Fadli Zon di Gedung DPR mengatakan jika dirinya menganggap hal ini masih berupa wacana dan jauh dari sebuah rencana. Karena sebuah hal bisa dikatakan rencana jika sudah adanya kepastian planning yang jelas, dalam arti sudah adanya hitung hitungan terhadap kondisi masyarakat, ekonomi, politik, budaya, dan sosial. 

Fadli melanjutkan jika ketidakjelasan pemindahan ibu kota tersebut juga dapat dilihat dari belum adanya dukungan berupa dokumen legal dan konstitusional. Padahal jika ingin melaksanakan pemindahan ibu kota harus terpenuhinya terlebih dahulu hal tersebut. Fadli pun menjelaskan selain beberapa hal tersebut, pemerintah belum menjelaskan secara rinci terkait sumber dana yang akan dialokasikannya untuk menunjang pemindahan ibu kota tersebut. 

Yandri Susanto selaku Anggota Komisi II DPR RI menilai jika pemindahan ibu kota ini tidaklah tepat karena melambatnya pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi Yandri memprediksikan anggaran yang diperlukan untuk menunjang pemindahan ibu kota tersebut akan membengkak yaitu sekitar Rp. 466 triliun.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *